Tweet Mylinekerr News - JAKARTA - Tindakan represif kepolisian mengamankan aksi demonstrasi penolakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kemarin, terus menuai kritik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan tindakan aparat terkait bentrok yang terjadi, Rabu (27/3/2012) kemarin.
"Saya sangat sayangkan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam mengamankan demonstrasi di Jakarta. Ini malah bisa memperburuk citra mereka di masyarakat, masak ada mahasiswa digebukin rame-rame. Lha, kalo gini siapa yang anarkis?" tandas Aboebakar, kepada Tribun, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Insiden arogan aparat keamanan tidak hanya terjadi pada pendemo. Memilukan, ketika ada aparat yang merampas kamera wartawan dengan paksa, ini disinyalir lantaran wartawan salah satu tv swasta tersebut merekam kejadian saat polisi bertindak represif.
"Ini kan melanggar UU Kebebasan Pers. Sama halnya dengan pembungkaman media," sesal Aboebakar terhadap aksi kekerasan Polri terhadap insan media dalam melaksanakan tugas peliputan.
Menurutnya, kondisi yang demikian tidak baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Bayangkan saja bila penyampaian aspirasi sudah sulit dan kebebasan pers sudah dibungkam, apa yang selanjutnya terjadi, jangan sampai Indonesia menjadi negeri tiran."
"Saya sangat sayangkan penanganan aksi kemarin, masak di Jakarta saja harus ada 14 korban yg harus di rawat di rumah sakit, ini kan menunjukkan betapa represifnya penanganan aksi oleh aparat," tegas Aboebakar lagi.
Ditegaskannya, Polri seharusnya mengikuti Perkap No 16, serta menjalankan UU No 9 tahun 1998, sebagai aparat seharus memberikan teladan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.
SUMBER,
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan tindakan aparat terkait bentrok yang terjadi, Rabu (27/3/2012) kemarin.
"Saya sangat sayangkan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam mengamankan demonstrasi di Jakarta. Ini malah bisa memperburuk citra mereka di masyarakat, masak ada mahasiswa digebukin rame-rame. Lha, kalo gini siapa yang anarkis?" tandas Aboebakar, kepada Tribun, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Insiden arogan aparat keamanan tidak hanya terjadi pada pendemo. Memilukan, ketika ada aparat yang merampas kamera wartawan dengan paksa, ini disinyalir lantaran wartawan salah satu tv swasta tersebut merekam kejadian saat polisi bertindak represif.
"Ini kan melanggar UU Kebebasan Pers. Sama halnya dengan pembungkaman media," sesal Aboebakar terhadap aksi kekerasan Polri terhadap insan media dalam melaksanakan tugas peliputan.
Menurutnya, kondisi yang demikian tidak baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Bayangkan saja bila penyampaian aspirasi sudah sulit dan kebebasan pers sudah dibungkam, apa yang selanjutnya terjadi, jangan sampai Indonesia menjadi negeri tiran."
"Saya sangat sayangkan penanganan aksi kemarin, masak di Jakarta saja harus ada 14 korban yg harus di rawat di rumah sakit, ini kan menunjukkan betapa represifnya penanganan aksi oleh aparat," tegas Aboebakar lagi.
Ditegaskannya, Polri seharusnya mengikuti Perkap No 16, serta menjalankan UU No 9 tahun 1998, sebagai aparat seharus memberikan teladan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.
SUMBER,
mylinekerr.blogspot.com Tweet
0 Comments
