Tweet Mylinekerr News - PT PLN (Persero) menyalahkan kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) asal China yang telah membuat program percepatan 10.000 Megawatt (MW) tahap I molor dari jadwal.
"Memang itu perbedaan antara kontraktor China dengan Jepang, kalau Jepang on time," kata Direktur Utama PLN, Nur Pamudji di sela-sela rapat kerja dengan DPR-RI, Jakarta Kamis 15 Maret 2012.
Pamudji menjelaskan, seluruh PLTU dalam program fast track 10.000 MW saat ini dibangun kontraktor asal China. Dari 37 PLTU yang dibangun, hanya 1 PLTU, yaitu PLTU Labuan yang pelaksanaan pembangunannya tepat waktu.
"Yang lain mundur, ada yang enam bulan, sembilan bulan dan ada yang sampai satu tahun," paparnya.
PLN menegaskan pihaknya telah memberikan sanksi kepada kontraktor asal China tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Sanksi tersebut diberikan dengan tingkatan berbeda dan maksimal 10 persen dari nilai kontrak.
Berkaca dari pengalaman tersebut, PLN menegaskan program percepatan pembangkit 10.000 Megawatt tahap II tak lagi menggunakan kontraktor asal China. Alasannya, sebagian besar proyek kali ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
"Untuk tahap II tidak ada dari China, kebanyakan dari Jepang, Australia dan Selandia Baru," paparnya.
Seperti diketahui, program percepatan 10.000 Mw berjalan sejak 2006 lalu dan diatur dalam Perpres Nomor 71 tahun 2006 namun pembangunannya hingga saat ini belum juga selesai.
"Memang itu perbedaan antara kontraktor China dengan Jepang, kalau Jepang on time," kata Direktur Utama PLN, Nur Pamudji di sela-sela rapat kerja dengan DPR-RI, Jakarta Kamis 15 Maret 2012.
Pamudji menjelaskan, seluruh PLTU dalam program fast track 10.000 MW saat ini dibangun kontraktor asal China. Dari 37 PLTU yang dibangun, hanya 1 PLTU, yaitu PLTU Labuan yang pelaksanaan pembangunannya tepat waktu.
"Yang lain mundur, ada yang enam bulan, sembilan bulan dan ada yang sampai satu tahun," paparnya.
PLN menegaskan pihaknya telah memberikan sanksi kepada kontraktor asal China tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Sanksi tersebut diberikan dengan tingkatan berbeda dan maksimal 10 persen dari nilai kontrak.
Berkaca dari pengalaman tersebut, PLN menegaskan program percepatan pembangkit 10.000 Megawatt tahap II tak lagi menggunakan kontraktor asal China. Alasannya, sebagian besar proyek kali ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
"Untuk tahap II tidak ada dari China, kebanyakan dari Jepang, Australia dan Selandia Baru," paparnya.
Seperti diketahui, program percepatan 10.000 Mw berjalan sejak 2006 lalu dan diatur dalam Perpres Nomor 71 tahun 2006 namun pembangunannya hingga saat ini belum juga selesai.
sumber: vivanews.com, mylinekerr.blogspot.com Tweet
0 Comments
